Postingan Terbaru
17.08
Lahirnya KPK PSII
Written By Syarikat Islam Indonesia (SMD) on Jumat, 08 Februari 2013 | 17.08
Lahirnya KPK PSII - Ternyata
Abikusno, Aruji Kartawinata, Wondo Amiseno, dan kawan-kawannya belum
siap mental untuk menghadapi resiko pada pelaksanaan sikap hijrah itu.
Semangat hijrahnya yang menggebu-gebu pada beberapa tahun belakangan
ini, dengan melaksanakan tindakan tegas kepada setiap penentangnya
seperti skorsing yang dijatuhkan kepada H. Agus Salim, Moh. Roem, dan
kawan-kawannya dari barisan Penyadar, ternyata kandas, setelah melihat
kenyataan betapa sulit dan rumitnya perjalanan ini.
Tekanan
dan kecurigaan dari pemerintah Belanda terhadap partai- partai yang
berhaluan non-kooperasi yang semakin hari semakin ketat, dan menurunnya
kuantitas anggota- anggota PSII yang merosot sangat drastis, akibat
pengaruh provikasi dari orang- orang Barisan Penyadar, adalah faktor-
faktor yang mendorong Abi Kusno cs berputar haluan, meninggalkan politik
hijrah beralih kepada garis parlementer. Pada tahun 1938, Abi Kusno
mepelopori terbentuknya GAPI (Gabungan Politik Indonesia), dia berusaha
merangkul bekas- bekas musuhnya yang menentang hijrah, di antaranya Mr.
Sukiman yang menjadi ketua PII (Partai Islam Indonesia) dan H. Agus
Salim dengan Barisan Penyadarnya, untuk masuk bergabung ke dalam GAPI,
sebagai suatu federasi partai politik Indonesia, yang tujuannya untuk
membentuk parlemen yang benar- benar representatif. Tindakan Abi Kusno
ini sama sekali di luar pengetahuan SM. Kartosuwiryo, yang saat ini
menjabat sebagai wakilnya (wakil presiden PSII). Setelah mengetahui akan
hal itu, Kartosuwiryo beruasaha menegur Abi Kusno agar menarik kembali
langkahnya yang sudah menyimpang dari garis hijrah.
Namun
Abi Kusno tidak menanggapinya, bahkan ia membujuk Kartosuwiryo agar mau
merubah haluan. Dengan alasan, bahwa hijrah itu adalah salah satu
taktik perjuangan saja, bukan prinsip, sehingga bisa berubah menurut
tuntutan situasi dan kondisi. Maka untuk situasi semacam sekarang ini,
demi menyelamatkan dan mempertahankan partai dari kesulitan dan
kebangkrutan, perlu adanya perubahan taktik/siasat, dari hijrah ke
parlementer, dari non- kooperatif ke kooperatif. Kartosuwiryo menolak
mentah-mentah ajakan ini, karena menurut pendirirannya, bahwa hijrah
bukanlah sekedar taktik, melainkan suatu prinsip yang tidak bisa
dirubah- rubah dalam situasi dan kondisi yang bagaimanapun juga.
Perjuangan Islam tanpa hijrah adalah batal, sebab tanpa hijrah akan
terjadi percampuran antara hak dan batil dalam satu wadah perjuangan,
yang mengakibatkan gugurnya hak(kenbenaran tersebut).
Karena
itu hijrah harus dipertahankan, apapun resiko yang harus dihadapi,
menyimpang dari hijrah sama halnya dengan menyimpang dari Islam. Begitu
pendirian Kartosuwiryo dalam mempertahankan prinsip perjuangannya, yaitu
sikap hijrah, meskipun dia harus menghadapi mayoritas pengurus elite
PSII yang berakibat ancaman pemecatan terhadap dirinya dari PSII.
Padahal, dalam satu atau dua tahun yang telah lalu, kedua pihak tampak
begitu akrab dan mesra, sam- sama berada dalam satu kubu memperthankan
politik hijrah. Pada saat Kartosuwiryo mendapat kehormatan dari kongres
partai tahun 1936 untuk menguraikan tenteang politik hijrah secara
terperinci dalam brosurnya yang terdiri dari dua jilid yang berjudul
”SikapHijarah PSII” pihak Abi Kusno dan kawan- kawannya memberikan
dukungan penuh atas usah ini. Bahkan dalam kata pengantar yang
ditandatangani Abi Kusno sebagai presiden dan Aruji Kartawinata sebagai
sekretaris PSII, pada jilid kedua dia membuat pernyataan bahwa,
”pandangan- pandangan, pendapat- pendapat, dan gagasan- gagasan tentang
penafsiran sikap hijrah PSII yang diuraikan dalam brosur ini telah
dibicarakan panjang lebar dengan presiden terpilih Dewan Pimpinan Partai
dan Komite Eksekutif Partai sebelum dan sesudah(brosur ini) ditulis
pengarang”.
Namun
pada saat ini, tegasnya pada tahun 1938, mereka terlibat dalam
pertengkaran dan perselisihan pendapat yang cukup sengit, tentang perlu
dirubahnya atau tidak politik hijrah ini, mengingat tekanan pemerintah
yang semakin ketat. Untuk mengatasi kemelut ini, Abi Kusno telah
menggunakan wewenangnya selaku presiden partai, dengan tindakan
mengeluarkan Kartosuwiryo dari PSII, karena telah dianggap membangkang
terhadap perintah- perintah pucuk pimpinan untuk merubah haluan dan
menarik kembali serta menghentikan penyebaran brosur tersebut, yang
mengandung fikiran- fikiran yang bersifat anakronisme.
Keputusan
pengeluaran Kartosuwiryo dan beberapa pendukungnya termasuk Kiayi
Jusuf Taojiri dan Kamran Hidayatullah, yang saat itu jadi pemimpin
bagian pemuda PSII, diambil Komite Eksekutif Partai pada 30 Januari
1939. Kemudian disetujui kongres partai pada bulan Januari 1940.
tetapi, mereka yang dicabut keanggotaannya menolak keputusan tersebut.
Kartosuwiryo berpendiriran bahwa PSII bukanlah lembaga milik pribadi Abi
Kusno dan kelompoknya, tetapi lembaga milik Allah, sebagai wadah
perjuangan dalam mendzahirkan mulkiyah (struktur kerajaan Allah) di muka
bumi ini. Karena itu lembaga ini harus diselamatkan dari penghianatan
oknum pimpinannya yang telah menyimpang dari rel sabilillah, garis yang
telah ditentukan Allah SWT. Maka atas prakarsa Kartosuwiryo dibentuklah
komite tantangan, Komite Pertahanan Kebenaran PSII (KPK PSII). Karena
dimaksudkan untuk bergerak di dalam PSII, komite ini mengabaikan
resolusi pemecatan. Ketika ini ternyata tidak mungkin dilakukan maka
pada rapat umum komite di Malangbong pada tanggal 24 Maret 1940
diputuskan untuk membentuk parati yang bebas, sebagai upaya penyelamatan
politik hijrah, yang merupakan amanah Allah, amanah Rasulullah dan
amanah ummat yang telah diputuskan dalam kongres- kongres partai pada
tahun- tahun yang silam.
Paratai
yang baru ini, yang juga biasa disebut PSII kedua, dimana Kartosuwiryo
diangkat sebagai ketuanya, diharapkan bisa berkembang menjadi PSII yang
sebenarnya untuk mempertahankan dan merealisasikan nilai- nilai dan
tujuan Islami yang menjadi cir khas yang telah dipancangkan pendirinya,
HOS. Cokroaminoto terutama dimaksudkan untuk merealisasikan politik
hijrah lebih konkrit lagi, sebagaimana yang telah diputuskan kongres
partai di Surabaya pada tahun 1937. oleh karena PSII Abi Kusno
Cokrosuyoso sudah tidak bisa diharapkan untuk mengemban tugas suci ini,
sebab mereka terdiri dari penghianat- penghianat yang telah menghianati
perjuangan Islam yang sesungguhnya, dan menodai nilai- nilai Islam yang
telah disepakati sebelumnya. Dengan demikian mereka tidak lagi berhak
memakai nama PSII, sebab telah bergeser dari rel Islam. Hal ini nampak
lebih jelas tatkala Abi Kusno memidahkan corak perjuangannya dari Islam
ke corak nasional seperti terlihat dalam GAPI, sudah tidak ada identitas
Islamnya lagi.
Upaya
SM. Kartosuwiryo ini rupanya mendapat dukungan yang cukup besar dari
masyarakat yang masih konsekuen dengan Islam. Hal ini bisa dilihat dari
perkembangan yang cukup pesat, dari dua cabang saja pada saat
didirikannya KPK PSII telah meningkat menjadi 21 cabang pada bulan Maret
tahu 1940. bahkan boleh dikatakan dimana cabang PSII Abi Kusno, disitu
akan berdiri pula cabang PSII kedua yang tetap konsekuen dengan politik
hijrah.
Label:
Sejarah
16.45
Keluarnya H. Agus Salim - Selain
Sukiman cs, sesunguhna masih ada kelompok yang tidak setuju dengan politik
hijrah, yang menurut pendapat mereka, politik semacam ini hanya akan
menimbulkan kesulitan dan keruwetan belaka, atau menurut istilah mereka
dikatakan: ``bak membenturkan kepala ke tembok saja``. Kelompok ini dimotori
oleh H. Agus Salim, namun pada saat itu, ketika piminan partai masih belum
berani secara terang-terangan mengatakan ketidak setujuannya terhadap politik
hijrah. Bagaimanapun mereka masih segan dengan kharisma pribadi dan kepemiminan
Cokroaminoto. Baru setelah beliau wafat pada tahun 1934 dan kepemiminan partai
beralih kepada tangan saudaranya, yaitu Abi kusno Cokro Suyoso dan Wakilnya SM
Kartosuwiryo, maka kelompok salim mulai berani angkat suara untuk menentang
politik hijrah. Hal ini dapat dilihat dari bulan maret 1935, H Agus Sallim yang
ada saat itu sebagai ketua dewan partai, meminta dengan sangat kepada Lajnah
Tanfidziyah untuk meninjau kembali kebijaksanaan ``politik hijrah`` , sehubungan
dengan keluarnya peraturan-peraturan yang lebih ketat dari pemerintah kolonial
belanda pada tahun tersebut, dalam menghadapi partai-partai politik yang
bersifat non-kooperatif.
Keluarnya H. Agus Salim
Keluarnya H. Agus Salim - Selain
Sukiman cs, sesunguhna masih ada kelompok yang tidak setuju dengan politik
hijrah, yang menurut pendapat mereka, politik semacam ini hanya akan
menimbulkan kesulitan dan keruwetan belaka, atau menurut istilah mereka
dikatakan: ``bak membenturkan kepala ke tembok saja``. Kelompok ini dimotori
oleh H. Agus Salim, namun pada saat itu, ketika piminan partai masih belum
berani secara terang-terangan mengatakan ketidak setujuannya terhadap politik
hijrah. Bagaimanapun mereka masih segan dengan kharisma pribadi dan kepemiminan
Cokroaminoto. Baru setelah beliau wafat pada tahun 1934 dan kepemiminan partai
beralih kepada tangan saudaranya, yaitu Abi kusno Cokro Suyoso dan Wakilnya SM
Kartosuwiryo, maka kelompok salim mulai berani angkat suara untuk menentang
politik hijrah. Hal ini dapat dilihat dari bulan maret 1935, H Agus Sallim yang
ada saat itu sebagai ketua dewan partai, meminta dengan sangat kepada Lajnah
Tanfidziyah untuk meninjau kembali kebijaksanaan ``politik hijrah`` , sehubungan
dengan keluarnya peraturan-peraturan yang lebih ketat dari pemerintah kolonial
belanda pada tahun tersebut, dalam menghadapi partai-partai politik yang
bersifat non-kooperatif.
Lebih
jauh lagi, pada bulan april tahun yang sama, H Agus Salim berusaha untuk merobah sepenuhnya
kebijaksanaan dan menyarankan referendum dari cabang-cabang partai diadakan, untuk menanggapi
saran-sarannya itu. Ia juga menyarankan kepada pemimpin SI agar mereka semua
berhenti bersama-sama, apabila referendum menolak pemikirannya. Tapi Lajnah
Tanfidziyah yang didominasi Abi Kusno dan kawan-kawannya (kelompok pembela
politik hijrah) menolak usul Salim itu bahkan Abi Kusno curiga, bahwa Salim
memiliki ambisi pribadi untuk duduk dalam Volksraad, dan memang pemerintah
kolonial pernah menawarkan kursi itu
kepadanya. Lebih lanjut, kongres partai yang diadakan tahun 1936 menolak
pemikiran Salim ini dan tetap menjadikan hijrah sebagai politik resmi dari
PSII.
Meliihat
kenyataan ini, Agus Salim tidak tahan lagi, dimana posisi pribadinya semakin
tersisihkan, maka dia bertindak lebih jauh lagi dengan membentuk sebuah fraksi
dalam lingkungan partai, yang disebut ``Barisan penyadar Partai Syarikat Islam
Indonesia`` (BPPSII) pada tangagal 28 Nopember 1936 agar pemikiran-pemikirannya
dapat diterima oleh partai. Gerakan ini
diketuai oleh Mr. Moh. Room yang direncanakan akan bergerak dalam lingkungan Si
sendiri. Tetapi ternyata penyebaran gerakan ini yang sampai ke cabang-cabang
partai, dianggap oleh Abi Kusno suatu hal yang sangat membahayakan stabilitas
partai. Oleh sebab itu beliau menginstruksikan pada semua anggota SI untuk
mengakhiri perdebatan masalah Hijrah, sebab Hijrah sudah menjadi politik resmi
partai yang telah didukung dengan Hujjah-hujjah
Syar`i, yang sudah tidak bisa dirubah-rubah lagi. Kepada barisan penyadar,
dilarang untuk meneruskan kegiatanna dan kembali mentaati seluruh kebijaksanaan
yang telah digariskan oleh partai. Namun kelomok salim tetap bersikeras dengan
pendiriannya, dan terus berusaha ``menyadarkan `` orang-orang yang dianggapnya
tidak memahami situasi dan kondisi.
Menghadapi
kelomok salim ini, maka Abi Kusno mengadakan rapat gabungan antara dewan partai
dan Lajnah Tanfidziyah, yang memang kedua lembaga ini mempunya wewenang penuh
untuk mengambill suatu keputusan (tindakan) dalam menghadai problema yang
terjadi. Kemudian rapat ini memutuskan tindakan ``Skorsing`` (pemecatan)
terhadap pemimin-pemimin badan penyadar diantaranya Mr. Muhammad Roem dan
Sobirin pada bulan Januari 1937, bulan berikutnya dipecat pula H. Agus Salim,
AM. Sangaji dan 24 tokoh penyadar lainnya. Abi kusno dkk, merasa perlu untuk
membenarkan tindakan tersebut dalam mempertahankan politik Hijrah terhadap
seluruh anggota partai. Demikianlah, sekitar april dan mei 1937, diadakan
rapat-rapat dari cabang-cabang partai untuk menerangkan kebenaran politik
Hijrah, dan kebenaran tindakan pemimpin partai menskorsing orang-orang penyadar
yang dengan keras menentang Hijrah.
Tidak cukup dengan rapat-rapat saja,
penjelasan tentang politik Hijrah ini, disusul pula dengan penerbitan sebuah
brosur yang berjudul ``Sikap Hijrah Partai Syarikat Islam Indonesia`` terdiri
dari dua jilid, disusun oleh SM Kartosuwiryo yang saat itu menjabat sebagai
wakil ketua Lajnah Tanfidziyah PSII. Jilid
pertama pada brosur tersebut SMK berhasil menguraikan secara panjang lebar
tentang pengertian Al-Dien (agama) yang
mencakup seluruh aspek kehidupan, dan tentang sikap serta perjalanan hijrah
nabi Muhammad SAW, yang menjadi pola dan strategi perjuangannya, sekaligus
harus menjadikannya satu-satunya pedoman serta pola perjuangan oleh seluruh
umatnya. Sesudah pembahasan arti Hijrah, SMK melanjutkan dengan mengatakan,
hampir pada setiap tempat dimana kata ``Hijrah`` digunakan dalam Al-Quran, kata
ini diasosiasikan dengan jihad. Maka sehubungan dengan itu, ia menulis, ``Tiada
tindakan Hijrah dianggap absah, bila dalam Hijrah, cita-cita jihad tidak
dilaksanakan``.
Demikian
SMK, dengan brosurnya tersebut telah mencoba menjabarkan pengertian Hijrah dan
jihad secara panjang lebar dan menekankannya untuk segera direalisasikan
dalam kenyataan.
Label:
Sejarah
10.50
PERATURAN PMI
Written By Syarikat Islam Indonesia (SMD) on Minggu, 03 Februari 2013 | 10.50
AD/ART PMI
Anggaran Dasar / Anggaran Rumah Tangga
Pemuda Muslimin Indonesia
Periode 2009 – 2012
PERATURAN DASAR
DAN
PERATURAN RUMAH TANGGA
Disahkan dalam Majelis Syuro ke XI
Jakarta, 15 – 16 Agustus 2009 M.
24 – 25 Sya’ban 1430 H
K E P U T U S A N
MAJELIS SYURO KE-XI PEMUDA MUSLIMIN INDONESIA
Nomor : 001KEP/MS-XI LB/2009
Tentang
PERATURAN DASAR DAN PERATURAN RUMAH TANGGA
PEMUDA MUSLIMIN INDONESIA
Bismillahirrahmanirrahim
Majelis
Syuro ke-XI Luar Biasa Pemuda Muslimin Indonesia :
Menimbang :
Bahwa
Peraturan Dasar dan
Peraturan Rumah Tangga Pemuda Muslimin Indonesia sebagai hasil Keputusan Majelis Syuro ke- XI Luar Biasa
dirasakan masih perlu disempurnakan untuk tercapainya efisiensi dan efektifitas kerja Pemuda Muslimin
Indonesia.
Mengingat :
- Program Azas dan Program Tandhim Syarikat Islam Indonesia.
- Peraturan Dasar Pemuda Muslimin Indonesia pasal 76.
- Peraturan Khusus Pemuda Muslimin Indonesia pasal 76. Muslimin Indonesia pasal 76.
Mendengar :
Permusyawaratan
Sidang Majelis Syuro ke-XI Luar Biasa Pemuda Muslimin Indonesia tanggal 15 – 16
Agustus 2009 di Jakarta.
MEMUTUSKAN
Menetapkan :
- Mengesahkan Peraturan Dasar dan Peraturan Rumah Tangga Pemuda Muslimin Indonesia seperti terlampir.
- Peraturan Dasar dan Peraturan Rumah Tangga Pemuda Muslimin Idonesia ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.
Ditetapkan di :
J a k a r t a
Pada tanggal
: 16 Agustus 2009 M
25 Sya’ban
1430 H
Label:
AD ART PMI
10.32
PERATURAN DASAR PMI (bad. II)
BAB
VI
SUSUNAN
PIMPINAN DAN STRUKTUR ORGANISASI
Pasal
10
Susunan Pimpinan dan Struktur
Organisasi terdiri dari :
- Pimpinan Besar untuk seluruh Indonesia.
- Pimpinan Wilayah untuk tingkat Propinsi atau Daerah Tingkat I.
- Pimpinan Cabang untuk tingkat Kabupaten, Kodya atau Daerah Tingkat
- Pimpinan Anak Cabang untuk tingkat Kecamatan atau yang setingkat.
- Pimpinan Ranting untuk tingkat Kelurahan atau yang setingkat.
- Pimpinan Anak Ranting untuk tingkat Rukun Warga (RW) atau yangsetingkat.
- Pimpinan Kelompok untuk tingkat Rukun Tetangga (RT) atau yang setingkat.
Pasal
11
Untuk beberapa Wilayah tertentu di
bentuk Koordinator Wilayah.
Pasal
12
Untuk kelanjutan pembinaan
organisasi dibentuk Lembaga-lembaga.
BAB
VII
KEANGGOTAAN
Pasal
13
Yang dapat menjadi anggota Pemuda
Muslimin Indonesia ialah setiap Pemuda
(putera-puteri) Indonesia yang beragam Islam, yang memenuhi
persyaratan seperti tercantum dalam Peraturan Rumah Tangga.
Pasal
14
Keanggotaan Pemuda Muslimin
Indonesia terdiri dari :
- Anggota Biasa.
- Anggota Luar Biasa.
Pasal
15
Gugurnya keanggotaan disebabkan
karena :
- Atas permintaan sendiri.
- Meninggal dunia.
- Dipecat atau dipecat sementara.
BAB
VIII
PERSIDANGAN
ORGANISASI
Pasal
16
Persidangan-persidangan organisasi terdiri
dari :
- Majelis Syuro diadakan 3 (tiga) tahun sekali.
- Kongres Wlayah diadakan 2 (dua) tahun sekali.
- Konferensi Cabang diadakan 2 (dua) tahun sekali, sebelum Kongres Wilayah.
- Musyawarah Anak Cabang diadakan 1 (satu) tahun sekali.
- Rapat Anggota diadakan 6 (enam) bulan sekali.
Pasal
17
Konferensi-konferensi
/ Rapat-ratat terdiri dari :
- Konferensi Besar diadakan 1 (satu) kali diantara 2 (dua) kali Majelis Syuro.
- Konferensi Kerja Wilayah diadakan 1 (satu) kali diantara 2 (dua) Kongres Wilayah.
- Konferensi Cabang diadakan 1 (satu) kali diantara 2 (dua) Konferensi Cabang.
- Musyawarah Kerja Anak Cabang diadakan 1 (satu) kali diantara 2 (dua) Musyawarah Anak cabang.
- Rapat Kerja Ranting dapat diadakan menurut kepentingan (urgensi) nya.
Pasal
18
Persidangan-persidangan
lainnya
- Rapat Pleno.
- Rapat Pimpinan Harian.
Pasal
19
Majelis Syuro Luar Biasa diadakan
apabila dianggap perlu dan diusulkan / dihadiri oleh paling sedikit 2/3 dari
jumlah Cabang dan Wilayah.
BAB
IX
Cara
Mengambil Keputusan
Pasal
20
Keputusan-keputusan dalam setiap
persidangan organisasi diambil dengan suara bulat mufakat atas dasar hikmah
kebijaksanaan. Apabila suara bulat mufakat tidak bisa dicapai maka keputusan
diambil dengan suara terbanyak.
BAB
X
Kekayaan
Organisas
Pasal
21
Kekayaan organisasi Pemuda Muslimin
Indonesia diperoleh dari :
- Uang Pangkal Anggota.
- Uang Iuran Anggota.
- Infaq, zakat, wakaf, sedekah dan lain-lain sumbangan yang halal dan tidak mengikat.
BAB
XI
Lambang,
Bendera, Lagu dan Atribut
Pasal
22
Lambang organisasi ialah Kalimat
Tauhid berbentuk bulan bintang sabit, dasar merah, huruf putih.
Pasal
23
Bendera organisasi ialah warna merah
darah berukuran 2 : 3 di tengah-tengahnya terdapat lambang organisasi dan
dibawahnya tertulis PEMUDA MUSLIMIN INDONESIA berwarna putih.
Pasal
24
Lagu Pemuda Muslimin Indonesia ialah
Mars Pemuda Muslimin Indonesia.
Pasal
25
Atribut Pemuda Muslimin Indonesia
diatur dalam Peraturan Rumah Tangga.
BAB
XII
Program
Perjuangan
Pasal
26
Program Perjuangan Pemuda Muslimin
Indonesia adalah sebagai berikut :
- Membela dan mempertahankan Negara Republik Indonesia dengan mengamalkan Jiwa dan semangat Proklamsai 17 Agustus 1945, Pancasila dan UUD 1945.
- Membela Syarikat Islam Indonesia dari segala bencana apapun, serta mempersiapkan diri secara terus-menerus sebagai kader-kader yang berwatak, terlatih dan teruji.
- Melawan dan menentang segala anggapan dan faham yang keliru tentang Islam dan ke-Islaman dari pihak manapun juga.
- Membebaskan Rakyat Indonesia khususnya dan umat manusia pada umumnya, dari bahaya kolonialisme, kapitalisme, imperialisme, dan komunisme / atheisme dalam segala bentuk dan corak yang bagaimanapun juga.
- Melawan segala adat dan kebudayaan, serta pendidikan lahir bathin yang sifatnya merendahkan derajat kemanusiaan.
- Membangun persatuan yang tersusun rapi dalam kalangan Pemuda-pemuda Islam atas landasan Al-Qur’an dan Sunnah Rasulullah SAW.
- Menjaga keselamatan dan perhubungan antara Pemuda-pemuda Islam, golongan pemuda lainnya di seluruh dunia.
BAB
XIII
Perubahan-perubahan
Perubahan Peraturan Dasar ini hanya
dapat dilakukan oleh Majelis Syuro yang keputusannya disetujui oleh 2/3 suara.
BAB
XIV
Penutup
dan Pengesahan
Pasal
28
Segala sesuatu yang belum diatur
dalam Peraturan dasar ini akan diatur dalam Peraturan Rumah Tangga.
Pasal
29
Peraturan Dasar ini disyahkan dalam
Majelis Syuro ke-XI Luar Biasa yang diadakan pada tanggal 15 – 16 Agustus 2009
di Jakarta.
Label:
AD ART PMI
10.07
PERATURAN DASAR PMI (bad. I)
PERATURAN
DASAR PEMUDA MUSLIMIN INDONESIA
MUQADDIMAH
Sesungguhnya Allah menyukai orang yang berperang dijalan-Nya
dalam barisan yang teratur seakan-akan mereka seperti suatu bangunan yang
tersusun kokoh. ( Q.S As-Shaf, ayat 4 )”
Sesungguhnya Islam adalah Dienullah.
Ia adalah ketentuan hokum hidup dan kehidupan serta aturan pergaulan hidup
bersama, yang dalam ketentuannya ia mendatangkan kebenaran dan keadilan,
membebaskan manusia dari kedzaliman, memerdekakan umat dari penjajahan,
perbudakan dan perhambaan, membangun kehidupan baru dan membawa manusia
ketingkat derajat yang sempurna.
Pemuda Muslimin Indonesia sadar akan
hak dan kewajiban serta peranan dan tanggungjawabnya kepada Islam., Tanah Air
dan Bangsa, bertekad memberikan darma baktinya dalam rangka pengabdian kepada
Allah SWT.
Menyadari bahwa tujuan itu hanya
dapat di capai dengan perjuangan di jalan-Nya, dalam barisan yang teratur
rapih, maka dengan nama Allah yang Pemurah dan Penyayang, kami menghimpun
Pemuda Muslimin Indonesia dalam suatu organisasi, yang dalam hidup dan
kehidupannya meyakini bahwa Al-Qur’an dan Sunnah Rasulullah SAW adalah hukum
yang tertinggi dan dengan berpegang kepada Program Azas dan Tandhim Syarikat
Islam Indonesia.disusunlah Peraturan Dasar ini sebagai berikut :
BAB
I
N
A M A
Pasal
1
Organisasi ini bernama “Pemuda
Muslimin Indonesia” disingkat “PEMUDA MUSLIM”.
BAB
II
WAKTU
DAN TEMPAT KEDUDUKAN
Pasal
2
Pemuda
Muslimin Indonesia didirikan pada tanggal 25 November 1928 (tahun
1347 H) di kota Yogyakarta untuk waktu yang tidak ditentukan.
Pasal
3
Tempat kedudukan Pemuda Muslimin
Indonesia dimana tempat Pimpinan Besar berada.
BAB
III
AZAS
DAN TUJUAN
Pasal
4
Pemuda Muslimin Indonesia berazaskan
Dienul Islam.
Pasal
5
Pemuda
Muslimin Indonesia bertujuan menjalankan Syariat Islam dengan
sepenuh-penuhnya dan seluas-luasnya.
BAB
IV
BENTUK
DAN SIFAT
Pasal
6
Pemuda Muslimin Indonesia adalah
organisasi Pendidikan Perjuangan dan masa Pemuda yang berjuang di dalam dunia
kepemudaan dan ditengah masyarakat.
Pasal
7
Pemuda Muslimin Indonesia dalam
jihadnya mengakui bahwa Pemuda Muslimin Indonesia merupakan bagian tubuh dari
Syarikat Islam Indonesia dengan Program Azas dan Tandhimnya.
BAB
V
KEKUASAAN
TERTINGGI
Pasal
8
Hukum tertinggi menurut keyakinan
Pemuda Muslimin Indonesia ialah Al-Qur’an dan Sunnah Rasulullah SAW.
Pasal
9
Kekuasaan yang tertinggi dalam
urusan organisasi terletak dalam Majelis Syuro (Kongres Nasional). Dengan isi
dan jiwa yang sama seperti ditentukan oleh Majelis Syuro maka kekuasaan
tertinggi di dalam urusan organisasi :
- Tingkat Nasional terletak dalam Majelis Syuro (Kongres Nasional).
- Tingkat Wilayah terletak dalam Kongres Wilayah.
- Tingkat Cabang terletak dalam Koferensi Cabang.
- Tingkat Anak Cabang terletak dalam Musyawarah Anak Cabang.
- Tingkat Ranting terletak dalam Rapat Anggota.
Label:
AD ART PMI
19.24
PERATURAN RUMAH TANGGA PMI (bag. IV)
Written By Syarikat Islam Indonesia (SMD) on Sabtu, 02 Februari 2013 | 19.24
Pasal
45
Koordinator
Wilayah
- Untuk beberapa Wilayah tertentu dibentuk Koordinator Wilayah.
- Tempat kedudukan Koordinator Wilayah, ditetapkan oleh Pimpinan Besar atas usul-usul wilayah yang bersangkutan.
- Ketua dan Sekretaris.
Pasal
46
Tugas
Kewajiban Koordinator Wilayah
- Melaksanakan Instruksi Pimpinan Besar tentang berbagai masalah organisasi.
- Mewakili PB dalam menyelesaikan persoalan ekstern Pemuda Muslim di lingkungan koordinasinya atas mandat PB dengan tidak meninggalkan keharusan berkonsultasi dengan Pimpinan Wilayah yang bersangkutan.
- Memberikan bimbingan, membina, mengkoordinir dan mengawasi kegiatan wilayah-wilayahnya.
- Membentuk wilayah persiapan.
- Menyampaikan laporan kepada PB dan dapat diangkat kembali.
Pasal
47
Masa jabatan Koordinator Wilayah
ialah disesuaikan dengan masa jabatan PB dan dapat
diangkat kembali.
Pasal
48
Koordinator
Cabang
- Untuk beberapa Cabang tertentu dapat dibentuk Koordinator Cabang, mengkoordinir cabang-cabang didaerah eks Karesidenan.
- Tempat kedudukan Koordinator Cabang dibekas Ibukota Karesidenan.
- Ketua Koordinator Cabang diangkat dan diberhentikan oleh Pimpinan Wilayah.
- Formasi kepengurusan Koordinator Cabang sekurang-kurangnya terdiri dari seorang Ketua dan seorang Sekretaris.
Pasal
49
Tugas
Kewajiban Koordinator Cabang
- Melaksanakan Instruksi PW tentang berbagai masalah organisasi.
- Mewakili PW dalam menyelesaikan persoalan ekstern Pemuda Muslim di lingkungan koordinasinya dan menyelesaikan persoalan-persoalan intern atas mandat PW dengan tidak meninggalkan keharusan berkonsultasi dengan Cabang-cabang yang bersangkutan.
- Memberikan bimbingan, membina, mengkoordinir dan mengawasi kegiatan Cabang-cabangnya.
- Membentuk cabang persiapan.
- Minta laporan pada cabang-cabangnya.
- Menyampaikan laporan kepada Pimpinan Wilayah baik diminta ataupun tidak
Pasal
50
Masa jabatan Pengurus
Koordinator Cabang disesuaikan dengan masa jabatan Pengurus Wilayah
dan dapat dipilih kembali.
Pasal
51
- Jumlah Lembaga disesuiakan dengan kebutuhan organisasi.
- Lembaga-lembaga dapat dibentuk dari tingkat PB sampai tingkat Cabang.
- Program pelaksanaan Lembaga-lembaga diatur dalam ketentuan-ketentuan tersendiri.
- Pimpinan Lembaga-lembaga terdiri dari : Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris, Wakil Sekretaris, dan beberapa orang anggota.
BAB
VII
Pasal
52
Pemuda Muslim membentuk Corps Puteri
Muslimin Indonesia untuk menghimpun anggota-anggota Pemuda Muslim Puteri.
Pasal
53
Corps Puteri Muslimin Indonesia
disingkat COPMI.
Pasal
54
COPMI adalah bagian yang otonom dari
Pemuda Muslimin Indonesia yang lambang dan benderanya sama dengan Pemuda Muslimin
Indonesia.
Pasal
55
COPMI mempunyai Pedoman dasar dan
Pedoman Khusus tersendiri yang tidak boleh bertentangan dengan Peraturan Dasar
dan Peraturan Rumah Tangga Pemuda Muslim.
Pasal
56
COPMI mempunyai Kartu Anggota
tersendiri.
Pasal
57
Ketua Umum COPMI karena jabatannya
sebagai salah seorang Ketua dalam Pimpinan Besar Pemuda Muslim, secara
ex-officio.
BAB
VIII
Keuangan
Pasal
58
20 % dari jumlah iuran penerimaan
Cabang dari anggotanya harus diserahkan kepada PB setiap bulan.
Pasal
59
Sisa penerimaan uang iuran dibagi
antara Pimpinan Ranting, Anak Cabang, Cabang dan Wilayah, yang prosentasenya
sama 20 %.
Pasal
60
50 % dari uang pangkal diserahkan
kepada PB, dan sisanya dari penerimaan Uang pangkal dibagi antara Pimpinan
Cabang dan Wilayah dengan prosentase yang sama (25%).
Pasal
61
Setiap anggota Pemuda Muslim yang
memperoleh kedudukan karena organisasi di Lembaga Kenegaraan (Legislatif,
Eksekutif, Yudikatif dll) diwajibkan menyerahkan infaq sebesar 10 % (sepuluh
prosent) dari seluruh jumlah penerimaan kepada tingkat organisasi dimana ia
dicalonkan.
Pasal
62
Besarnya uang pangkal dan uang iuran
akan ditetapkan oleh Pimpinan Besar.
Pasal
63
Pimpinan Wilayah bertanggungjawab
penuh kepada PB dalam hal-hal yang telah ditetapkan dalam pasal 58 dan pasal
60.
BAB
XI
Atribut
Organisasi Pemuda Muslimin
Pasal
64
Lencana : Lencana Pemuda
Muslimin Indonesia berbentuk segilima dengan lambing
didalamnya, warna dasar merah, tulisan Kalimat
Tauhid putih dan dikelilingi tulisan Pemuda Muslimin
Indonesia.
Pasal
65
Baret : Baret Pemuda Muslimin
Indonesia berbentuk bulat, warna dasar hitam, ditengah atas (atap)
berwarna merah : ukuran 8 – 19 cm, dari belakang. Antara warna merah dan
hitam diberi lis putih.
Pasal
66
Peci : Peci Pemuda Muslimin
berwarna dasar hitam, atas (atap) merah antara sisi warna hitam dan atas merah
diberi lis putih.
Pasal
68
Badge : Badge berbentuk
perisai, warna dasar merah, didalamnya terdapat lambing dengan warna putih,
diatas lambang ada tulisan Pemuda Muslim berwarna putih.
Pasal
69
Pakaian Biasa : Pakaian
anggota Pemuda Muslim terdiri dari baju dan celana warna putih. Baju tangan
pendek dan dipundaknya pakai tali bahu, kantong baju dua buah tertutup.
Pasal
70
Pakaian
Resmi Upacara
Pakaian resmi upacara berwarna
putih, dengan potongan baju jas lengan pendek, celana putih, sepatu berwarna
hitam.
Pasal
71
Dasi : Dasi Pemuda Muslim
berwarna merah tua dengan lambang ditengah-tengahnya.
BAB
XII
Aturan
Tambahan
Pasal
72
Setiap anggota Pemuda Muslim
dianggap telah mengetahui isi Peraturan Dasar dan Peraturan Rumah Tangga ini
setelah diumumkan.
Pasal
73
Setiap anggota Pemuda Muslimin
Indonesia harus mentaati Peraturan Dasar dan Peraturan Rumah Tangga ini, dan
barang siapa melanggarnya dikenakan sangsi-sangsi organisasi sebagaimana yang
diatur dalam ketentuan-ketentuan terdahulu.
BAB
XIII
Penutupan
dan Pengesahan
Pasal
74
Segala sesuatu yang belum diatur
dalam Peraturan Rumah Tangga ini, akan diatur dalam Surat Keputusan Pimpinan
Besar.
Pasal
75
Peraturan Rumah Tangga ini disyahkan
dalam Majelis Syuro ke-XI ( sebelas ) Pemuda Muslimin Indonesia yang
berlangsung tanggal 15 – 16 Agustus 2009 di Jakarta
Label:
AD ART PMI
Home
