Postingan Terbaru

Lahirnya KPK PSII

Written By Syarikat Islam Indonesia (SMD) on Jumat, 08 Februari 2013 | 17.08

Lahirnya KPK PSII - Ternyata Abikusno, Aruji Kartawinata, Wondo Amiseno, dan kawan-kawannya belum siap mental untuk menghadapi resiko pada pelaksanaan sikap hijrah itu. Semangat hijrahnya yang menggebu-gebu pada beberapa tahun belakangan ini, dengan melaksanakan tindakan tegas kepada setiap penentangnya seperti skorsing yang dijatuhkan kepada H. Agus Salim, Moh. Roem, dan kawan-kawannya dari barisan Penyadar, ternyata kandas, setelah melihat kenyataan betapa sulit dan rumitnya perjalanan ini.
Tekanan dan kecurigaan dari pemerintah Belanda terhadap partai- partai yang berhaluan non-kooperasi yang semakin hari semakin ketat, dan menurunnya kuantitas anggota- anggota PSII yang merosot sangat drastis, akibat pengaruh provikasi dari orang- orang Barisan Penyadar, adalah faktor- faktor yang mendorong Abi Kusno cs berputar haluan, meninggalkan politik hijrah beralih kepada garis parlementer. Pada tahun 1938, Abi Kusno mepelopori terbentuknya GAPI (Gabungan Politik Indonesia), dia berusaha merangkul bekas- bekas musuhnya yang menentang hijrah, di antaranya Mr. Sukiman yang menjadi ketua PII (Partai Islam Indonesia) dan H. Agus Salim dengan Barisan Penyadarnya, untuk masuk bergabung ke dalam GAPI, sebagai suatu federasi partai politik Indonesia, yang tujuannya untuk membentuk parlemen yang benar- benar representatif. Tindakan Abi Kusno ini  sama sekali di luar pengetahuan SM. Kartosuwiryo, yang saat ini menjabat sebagai wakilnya (wakil presiden PSII). Setelah mengetahui akan hal itu, Kartosuwiryo beruasaha menegur Abi Kusno agar menarik kembali langkahnya yang sudah menyimpang dari garis hijrah.

Namun Abi Kusno tidak menanggapinya, bahkan ia membujuk Kartosuwiryo agar mau merubah haluan. Dengan alasan, bahwa hijrah itu adalah salah satu taktik perjuangan saja, bukan prinsip, sehingga bisa berubah menurut tuntutan situasi dan kondisi. Maka untuk situasi semacam sekarang ini, demi menyelamatkan dan mempertahankan partai dari kesulitan dan kebangkrutan, perlu adanya perubahan taktik/siasat, dari hijrah ke parlementer, dari non- kooperatif ke kooperatif. Kartosuwiryo menolak mentah-mentah ajakan ini, karena menurut pendirirannya, bahwa hijrah bukanlah sekedar taktik, melainkan suatu prinsip yang tidak bisa dirubah- rubah dalam situasi dan kondisi yang bagaimanapun juga. Perjuangan Islam tanpa hijrah adalah batal, sebab tanpa hijrah akan terjadi percampuran antara hak dan batil dalam satu wadah perjuangan, yang mengakibatkan gugurnya hak(kenbenaran tersebut). 

Karena itu hijrah harus dipertahankan, apapun resiko yang harus dihadapi, menyimpang dari hijrah sama halnya dengan menyimpang dari Islam. Begitu pendirian Kartosuwiryo dalam mempertahankan prinsip perjuangannya, yaitu sikap hijrah, meskipun dia harus menghadapi mayoritas pengurus elite PSII yang berakibat ancaman pemecatan terhadap dirinya dari PSII. Padahal, dalam satu atau dua tahun yang telah lalu, kedua pihak tampak begitu akrab dan mesra, sam- sama berada dalam satu kubu memperthankan politik hijrah. Pada saat Kartosuwiryo mendapat kehormatan dari kongres partai tahun 1936 untuk menguraikan tenteang politik hijrah secara terperinci dalam brosurnya yang terdiri dari dua jilid yang berjudul ”SikapHijarah PSII” pihak Abi Kusno dan kawan- kawannya memberikan dukungan penuh atas usah ini. Bahkan dalam kata pengantar yang ditandatangani Abi Kusno sebagai presiden dan Aruji Kartawinata sebagai sekretaris PSII, pada jilid kedua dia membuat pernyataan bahwa, ”pandangan- pandangan, pendapat- pendapat, dan gagasan- gagasan tentang penafsiran sikap hijrah PSII yang diuraikan dalam brosur ini telah dibicarakan panjang lebar dengan presiden terpilih Dewan Pimpinan Partai dan Komite Eksekutif Partai sebelum dan sesudah(brosur ini) ditulis pengarang”. 

Namun pada saat ini, tegasnya pada tahun 1938, mereka terlibat dalam pertengkaran dan perselisihan pendapat yang cukup sengit, tentang perlu dirubahnya atau tidak politik hijrah ini, mengingat tekanan pemerintah yang semakin ketat. Untuk mengatasi kemelut ini, Abi Kusno telah menggunakan wewenangnya selaku presiden partai, dengan tindakan mengeluarkan Kartosuwiryo dari PSII, karena telah dianggap membangkang terhadap perintah- perintah pucuk pimpinan untuk merubah haluan dan menarik kembali serta menghentikan penyebaran brosur tersebut, yang mengandung fikiran- fikiran yang bersifat anakronisme. 

Keputusan pengeluaran Kartosuwiryo dan beberapa pendukungnya termasuk Kiayi Jusuf  Taojiri dan Kamran Hidayatullah, yang saat itu jadi pemimpin bagian pemuda PSII, diambil Komite Eksekutif Partai pada 30 Januari 1939. Kemudian  disetujui kongres partai pada bulan Januari 1940. tetapi, mereka yang dicabut keanggotaannya menolak keputusan tersebut. Kartosuwiryo berpendiriran bahwa PSII bukanlah lembaga milik pribadi Abi Kusno dan kelompoknya, tetapi lembaga milik Allah, sebagai wadah perjuangan dalam mendzahirkan mulkiyah (struktur kerajaan Allah) di muka bumi ini. Karena itu lembaga ini harus diselamatkan dari penghianatan oknum pimpinannya yang telah menyimpang dari rel sabilillah, garis yang telah ditentukan Allah SWT. Maka atas prakarsa Kartosuwiryo dibentuklah komite tantangan, Komite Pertahanan Kebenaran PSII (KPK PSII). Karena dimaksudkan untuk bergerak di dalam PSII, komite ini mengabaikan resolusi pemecatan. Ketika ini ternyata tidak mungkin dilakukan maka pada rapat umum komite di Malangbong pada tanggal 24 Maret 1940 diputuskan untuk membentuk parati yang bebas, sebagai upaya penyelamatan politik hijrah, yang merupakan amanah Allah, amanah Rasulullah dan amanah ummat yang telah diputuskan dalam kongres- kongres partai pada tahun- tahun yang silam.
Paratai yang baru ini, yang juga biasa disebut PSII kedua, dimana Kartosuwiryo diangkat sebagai ketuanya, diharapkan bisa berkembang menjadi PSII yang sebenarnya untuk mempertahankan dan merealisasikan nilai- nilai dan tujuan Islami yang menjadi cir khas yang telah dipancangkan pendirinya, HOS. Cokroaminoto terutama dimaksudkan untuk merealisasikan politik hijrah lebih konkrit lagi, sebagaimana yang telah diputuskan kongres partai di Surabaya pada tahun 1937. oleh karena PSII Abi Kusno Cokrosuyoso sudah tidak bisa diharapkan untuk mengemban tugas suci ini, sebab mereka terdiri dari penghianat- penghianat yang telah menghianati perjuangan Islam yang sesungguhnya, dan menodai nilai- nilai Islam yang telah disepakati sebelumnya. Dengan demikian mereka tidak lagi berhak memakai nama PSII, sebab telah bergeser dari rel Islam. Hal ini nampak lebih jelas tatkala Abi Kusno memidahkan corak perjuangannya dari Islam ke corak nasional seperti terlihat dalam GAPI, sudah tidak ada identitas Islamnya lagi.
Upaya SM. Kartosuwiryo ini rupanya mendapat dukungan yang cukup besar dari masyarakat yang masih konsekuen dengan Islam. Hal ini bisa dilihat dari perkembangan yang cukup pesat, dari dua cabang saja pada saat didirikannya KPK PSII telah meningkat menjadi 21 cabang pada bulan Maret tahu 1940. bahkan boleh dikatakan dimana cabang PSII Abi Kusno, disitu akan berdiri pula cabang PSII kedua yang tetap konsekuen dengan politik hijrah.

Keluarnya H. Agus Salim

Keluarnya H. Agus Salim - Selain Sukiman cs, sesunguhna masih ada kelompok yang tidak setuju dengan politik hijrah, yang menurut pendapat mereka, politik semacam ini hanya akan menimbulkan kesulitan dan keruwetan belaka, atau menurut istilah mereka dikatakan: ``bak membenturkan kepala ke tembok saja``. Kelompok ini dimotori oleh H. Agus Salim, namun pada saat itu, ketika piminan partai masih belum berani secara terang-terangan mengatakan ketidak setujuannya terhadap politik hijrah. Bagaimanapun mereka masih segan dengan kharisma pribadi dan kepemiminan Cokroaminoto. Baru setelah beliau wafat pada tahun 1934 dan kepemiminan partai beralih kepada tangan saudaranya, yaitu Abi kusno Cokro Suyoso dan Wakilnya SM Kartosuwiryo, maka kelompok salim mulai berani angkat suara untuk menentang politik hijrah. Hal ini dapat dilihat dari bulan maret 1935, H Agus Sallim yang ada saat itu sebagai ketua dewan partai, meminta dengan sangat kepada Lajnah Tanfidziyah untuk meninjau kembali kebijaksanaan ``politik hijrah`` , sehubungan dengan keluarnya peraturan-peraturan yang lebih ketat dari pemerintah kolonial belanda pada tahun tersebut, dalam menghadapi partai-partai politik yang bersifat non-kooperatif.

                Lebih jauh lagi, pada bulan april tahun yang sama, H Agus Salim  berusaha untuk merobah sepenuhnya kebijaksanaan dan menyarankan referendum dari cabang-cabang  partai diadakan, untuk menanggapi saran-sarannya itu. Ia juga menyarankan kepada pemimpin SI agar mereka semua berhenti bersama-sama, apabila referendum menolak pemikirannya. Tapi Lajnah Tanfidziyah yang didominasi Abi Kusno dan kawan-kawannya (kelompok pembela politik hijrah) menolak usul Salim itu bahkan Abi Kusno curiga, bahwa Salim memiliki ambisi pribadi untuk duduk dalam Volksraad, dan memang pemerintah kolonial pernah menawarkan kursi  itu kepadanya. Lebih lanjut, kongres partai yang diadakan tahun 1936 menolak pemikiran Salim ini dan tetap menjadikan hijrah sebagai politik resmi dari PSII.
                Meliihat kenyataan ini, Agus Salim tidak tahan lagi, dimana posisi pribadinya semakin tersisihkan, maka dia bertindak lebih jauh lagi dengan membentuk sebuah fraksi dalam lingkungan partai, yang disebut ``Barisan penyadar Partai Syarikat Islam Indonesia`` (BPPSII) pada tangagal 28 Nopember 1936 agar pemikiran-pemikirannya dapat  diterima oleh partai. Gerakan ini diketuai oleh Mr. Moh. Room yang direncanakan akan bergerak dalam lingkungan Si sendiri. Tetapi ternyata penyebaran gerakan ini yang sampai ke cabang-cabang partai, dianggap oleh Abi Kusno suatu hal yang sangat membahayakan stabilitas partai. Oleh sebab itu beliau menginstruksikan pada semua anggota SI untuk mengakhiri perdebatan masalah Hijrah, sebab Hijrah sudah menjadi politik resmi partai yang telah didukung dengan Hujjah-hujjah Syar`i, yang sudah tidak bisa dirubah-rubah lagi. Kepada barisan penyadar, dilarang untuk meneruskan kegiatanna dan kembali mentaati seluruh kebijaksanaan yang telah digariskan oleh partai. Namun kelomok salim tetap bersikeras dengan pendiriannya, dan terus berusaha ``menyadarkan `` orang-orang yang dianggapnya tidak memahami situasi dan kondisi. 
                Menghadapi kelomok salim ini, maka Abi Kusno mengadakan rapat gabungan antara dewan partai dan Lajnah Tanfidziyah, yang memang kedua lembaga ini mempunya wewenang penuh untuk mengambill suatu keputusan (tindakan) dalam menghadai problema yang terjadi. Kemudian rapat ini memutuskan tindakan ``Skorsing`` (pemecatan) terhadap pemimin-pemimin badan penyadar diantaranya Mr. Muhammad Roem dan Sobirin pada bulan Januari 1937, bulan berikutnya dipecat pula H. Agus Salim, AM. Sangaji dan 24 tokoh penyadar lainnya. Abi kusno dkk, merasa perlu untuk membenarkan tindakan tersebut dalam mempertahankan politik Hijrah terhadap seluruh anggota partai. Demikianlah, sekitar april dan mei 1937, diadakan rapat-rapat dari cabang-cabang partai untuk menerangkan kebenaran politik Hijrah, dan kebenaran tindakan pemimpin partai menskorsing orang-orang penyadar yang dengan keras menentang Hijrah.
                   Tidak cukup dengan rapat-rapat saja, penjelasan tentang politik Hijrah ini, disusul pula dengan penerbitan sebuah brosur yang berjudul ``Sikap Hijrah Partai Syarikat Islam Indonesia`` terdiri dari dua jilid, disusun oleh SM Kartosuwiryo yang saat itu menjabat sebagai wakil ketua Lajnah Tanfidziyah PSII.  Jilid pertama pada brosur tersebut SMK berhasil menguraikan secara panjang lebar tentang  pengertian Al-Dien (agama) yang mencakup seluruh aspek kehidupan, dan tentang sikap serta perjalanan hijrah nabi Muhammad SAW, yang menjadi pola dan strategi perjuangannya, sekaligus harus menjadikannya satu-satunya pedoman serta pola perjuangan oleh seluruh umatnya. Sesudah pembahasan arti Hijrah, SMK melanjutkan dengan mengatakan, hampir pada setiap tempat dimana kata ``Hijrah`` digunakan dalam Al-Quran, kata ini diasosiasikan dengan jihad. Maka sehubungan dengan itu, ia menulis, ``Tiada tindakan Hijrah dianggap absah, bila dalam Hijrah, cita-cita jihad tidak dilaksanakan``.
                Demikian SMK, dengan brosurnya tersebut telah mencoba menjabarkan pengertian Hijrah dan jihad secara panjang lebar dan menekankannya untuk segera direalisasikan dalam  kenyataan.

PERATURAN PMI

Written By Syarikat Islam Indonesia (SMD) on Minggu, 03 Februari 2013 | 10.50


AD/ART PMI

Anggaran Dasar / Anggaran Rumah Tangga
Pemuda Muslimin Indonesia
Periode 2009 – 2012

PERATURAN DASAR
DAN
PERATURAN RUMAH TANGGA

Disahkan dalam Majelis Syuro ke XI
Jakarta, 15 – 16 Agustus 2009 M.
24 – 25 Sya’ban 1430 H

K E P U T U S A N
MAJELIS SYURO KE-XI PEMUDA MUSLIMIN INDONESIA
Nomor : 001KEP/MS-XI LB/2009

Tentang

PERATURAN DASAR DAN PERATURAN RUMAH TANGGA
PEMUDA MUSLIMIN INDONESIA

Bismillahirrahmanirrahim

Majelis Syuro ke-XI Luar Biasa Pemuda Muslimin Indonesia :

Menimbang :

Bahwa Peraturan  Dasar  dan  Peraturan Rumah Tangga Pemuda Muslimin Indonesia sebagai hasil  Keputusan Majelis Syuro ke- XI Luar Biasa dirasakan masih perlu disempurnakan untuk  tercapainya efisiensi  dan efektifitas kerja Pemuda Muslimin Indonesia.

Mengingat :      
  1. Program Azas dan Program Tandhim Syarikat Islam Indonesia.
  2. Peraturan Dasar Pemuda Muslimin Indonesia pasal 76.
  3. Peraturan Khusus Pemuda Muslimin Indonesia pasal 76. Muslimin Indonesia pasal 76.

Mendengar :

Permusyawaratan Sidang Majelis Syuro ke-XI Luar Biasa Pemuda Muslimin Indonesia tanggal 15 – 16 Agustus 2009 di Jakarta.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :
  1. Mengesahkan Peraturan Dasar dan Peraturan Rumah Tangga Pemuda Muslimin Indonesia seperti terlampir.
  2. Peraturan Dasar dan Peraturan Rumah Tangga Pemuda Muslimin Idonesia ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di :  J a k a r t a
Pada tanggal  : 16 Agustus 2009 M
25  Sya’ban 1430 H

PERATURAN DASAR PMI (bad. II)

BAB VI
 SUSUNAN PIMPINAN DAN STRUKTUR ORGANISASI
 Pasal 10

Susunan Pimpinan dan Struktur Organisasi terdiri dari :
  1. Pimpinan Besar untuk seluruh Indonesia.
  2. Pimpinan Wilayah untuk tingkat Propinsi atau Daerah Tingkat I.
  3. Pimpinan Cabang untuk tingkat Kabupaten, Kodya atau Daerah Tingkat
  4. Pimpinan Anak Cabang untuk tingkat Kecamatan atau yang setingkat.
  5. Pimpinan Ranting untuk tingkat Kelurahan atau yang setingkat.
  6. Pimpinan Anak Ranting untuk tingkat Rukun Warga (RW) atau yangsetingkat.
  7. Pimpinan Kelompok untuk tingkat Rukun Tetangga (RT) atau yang setingkat.
 Pasal 11

Untuk beberapa Wilayah tertentu di bentuk Koordinator Wilayah.

Pasal 12

Untuk kelanjutan pembinaan organisasi dibentuk Lembaga-lembaga.

BAB VII
KEANGGOTAAN
Pasal 13

Yang dapat menjadi anggota Pemuda Muslimin Indonesia  ialah  setiap Pemuda (putera-puteri) Indonesia yang beragam Islam, yang memenuhi persyaratan seperti tercantum dalam Peraturan Rumah Tangga.
Pasal 14

Keanggotaan Pemuda Muslimin Indonesia terdiri dari :
  1. Anggota Biasa.
  2. Anggota Luar Biasa.
Pasal 15

Gugurnya keanggotaan disebabkan karena :
  1. Atas permintaan sendiri.
  2. Meninggal dunia.
  3. Dipecat atau dipecat sementara.
BAB VIII
 PERSIDANGAN ORGANISASI
Pasal 16

Persidangan-persidangan organisasi terdiri dari :
  1. Majelis Syuro diadakan 3 (tiga) tahun sekali.
  2. Kongres Wlayah diadakan 2 (dua) tahun sekali.
  3. Konferensi Cabang diadakan 2 (dua) tahun sekali, sebelum Kongres Wilayah.
  4. Musyawarah Anak Cabang diadakan 1 (satu) tahun sekali.
  5. Rapat Anggota diadakan 6 (enam) bulan sekali.
 Pasal 17
 Konferensi-konferensi / Rapat-ratat terdiri dari :
  1. Konferensi Besar diadakan 1 (satu) kali diantara 2 (dua) kali Majelis Syuro.
  2. Konferensi Kerja Wilayah diadakan 1 (satu) kali diantara 2 (dua) Kongres Wilayah.
  3. Konferensi Cabang diadakan 1 (satu) kali diantara 2 (dua) Konferensi Cabang.
  4. Musyawarah Kerja Anak Cabang diadakan 1 (satu) kali diantara 2 (dua) Musyawarah Anak cabang.
  5. Rapat Kerja Ranting dapat diadakan menurut kepentingan (urgensi) nya.
 Pasal 18
Persidangan-persidangan lainnya
  1. Rapat Pleno.
  2. Rapat Pimpinan Harian.

Pasal 19

Majelis Syuro Luar Biasa diadakan apabila dianggap perlu dan diusulkan / dihadiri oleh paling sedikit 2/3 dari jumlah Cabang dan Wilayah.

BAB IX
 Cara Mengambil Keputusan
Pasal 20

Keputusan-keputusan dalam setiap persidangan organisasi diambil dengan suara bulat mufakat atas dasar hikmah kebijaksanaan. Apabila suara bulat mufakat tidak bisa dicapai maka keputusan diambil dengan suara terbanyak.

BAB X
Kekayaan Organisas 
Pasal 21

Kekayaan organisasi Pemuda Muslimin Indonesia diperoleh dari :
  1. Uang Pangkal Anggota.
  2. Uang Iuran Anggota.
  3. Infaq, zakat, wakaf, sedekah dan lain-lain sumbangan yang halal dan tidak mengikat.
 BAB XI
Lambang, Bendera, Lagu dan Atribut
Pasal 22

Lambang organisasi ialah Kalimat Tauhid berbentuk bulan bintang sabit, dasar merah, huruf putih.

Pasal 23

Bendera organisasi ialah warna merah darah berukuran 2 : 3 di tengah-tengahnya terdapat lambang organisasi dan dibawahnya tertulis PEMUDA MUSLIMIN INDONESIA berwarna putih.

Pasal 24

Lagu Pemuda Muslimin Indonesia ialah Mars Pemuda Muslimin Indonesia.

Pasal 25

Atribut Pemuda Muslimin Indonesia diatur dalam Peraturan Rumah Tangga.

BAB XII
 Program Perjuangan
Pasal 26

Program Perjuangan Pemuda Muslimin Indonesia adalah sebagai berikut :
  1. Membela dan mempertahankan Negara Republik Indonesia dengan mengamalkan Jiwa dan semangat Proklamsai 17 Agustus 1945, Pancasila dan UUD 1945.
  2. Membela Syarikat Islam Indonesia dari segala bencana apapun,  serta mempersiapkan diri secara terus-menerus sebagai kader-kader yang berwatak, terlatih dan teruji.
  3. Melawan dan menentang segala anggapan dan faham yang keliru tentang Islam dan ke-Islaman dari pihak manapun juga.
  4. Membebaskan Rakyat Indonesia khususnya dan umat manusia pada umumnya, dari bahaya kolonialisme, kapitalisme, imperialisme, dan komunisme / atheisme  dalam segala bentuk dan corak yang bagaimanapun juga.
  5. Melawan segala adat dan kebudayaan, serta pendidikan lahir bathin yang sifatnya merendahkan derajat kemanusiaan.
  6. Membangun persatuan yang tersusun rapi dalam kalangan Pemuda-pemuda Islam atas landasan Al-Qur’an dan Sunnah Rasulullah SAW.
  7. Menjaga keselamatan dan perhubungan antara Pemuda-pemuda Islam, golongan pemuda lainnya di seluruh dunia.
 BAB XIII
 Perubahan-perubahan

Perubahan Peraturan Dasar ini hanya dapat dilakukan oleh Majelis Syuro yang keputusannya disetujui oleh 2/3 suara.
BAB XIV
 Penutup dan Pengesahan
Pasal 28

Segala sesuatu yang belum diatur dalam Peraturan dasar ini akan diatur dalam Peraturan Rumah Tangga.
Pasal 29

Peraturan Dasar ini disyahkan dalam Majelis Syuro ke-XI Luar Biasa yang diadakan pada tanggal 15 – 16 Agustus 2009 di Jakarta.

PERATURAN DASAR PMI (bad. I)

PERATURAN DASAR PEMUDA MUSLIMIN INDONESIA


MUQADDIMAH


Sesungguhnya Allah menyukai orang yang berperang dijalan-Nya dalam barisan yang teratur seakan-akan mereka seperti suatu bangunan yang tersusun kokoh.  ( Q.S As-Shaf, ayat 4 )”


Sesungguhnya Islam adalah Dienullah. Ia adalah ketentuan hokum hidup dan kehidupan serta aturan pergaulan hidup bersama, yang dalam ketentuannya ia mendatangkan kebenaran dan keadilan, membebaskan manusia dari kedzaliman, memerdekakan umat dari penjajahan, perbudakan dan perhambaan, membangun kehidupan baru dan membawa manusia ketingkat derajat yang sempurna.

Pemuda Muslimin Indonesia sadar akan hak dan kewajiban serta peranan dan tanggungjawabnya kepada Islam., Tanah Air dan Bangsa, bertekad memberikan darma baktinya dalam rangka pengabdian kepada Allah SWT.

Menyadari bahwa tujuan itu hanya dapat di capai dengan perjuangan di jalan-Nya, dalam barisan yang teratur rapih, maka dengan nama Allah yang Pemurah dan Penyayang, kami menghimpun Pemuda Muslimin Indonesia dalam suatu organisasi, yang dalam hidup dan kehidupannya meyakini bahwa Al-Qur’an dan Sunnah Rasulullah SAW adalah hukum yang tertinggi dan dengan berpegang kepada Program Azas dan Tandhim Syarikat Islam Indonesia.disusunlah Peraturan Dasar ini sebagai berikut :


BAB I


N A M A

Pasal 1


Organisasi ini bernama “Pemuda Muslimin Indonesia” disingkat  “PEMUDA MUSLIM”.


BAB II


WAKTU DAN TEMPAT KEDUDUKAN

Pasal 2


Pemuda Muslimin Indonesia didirikan pada tanggal 25 November 1928 (tahun 1347 H) di kota Yogyakarta untuk waktu yang tidak ditentukan.


Pasal 3


Tempat kedudukan Pemuda Muslimin Indonesia dimana tempat Pimpinan Besar berada.


BAB III


AZAS DAN TUJUAN

Pasal 4


Pemuda Muslimin Indonesia berazaskan Dienul Islam.


Pasal 5 


Pemuda Muslimin Indonesia bertujuan menjalankan Syariat Islam dengan sepenuh-penuhnya dan seluas-luasnya.

BAB IV


BENTUK DAN SIFAT

Pasal 6


Pemuda Muslimin Indonesia adalah organisasi Pendidikan Perjuangan dan masa Pemuda yang berjuang di dalam dunia kepemudaan dan ditengah masyarakat.


Pasal 7


Pemuda Muslimin Indonesia dalam jihadnya mengakui bahwa Pemuda Muslimin Indonesia merupakan bagian tubuh dari Syarikat Islam Indonesia dengan Program Azas dan Tandhimnya.


 BAB V


KEKUASAAN TERTINGGI

Pasal 8


Hukum tertinggi menurut keyakinan Pemuda Muslimin Indonesia ialah Al-Qur’an dan Sunnah Rasulullah SAW.

Pasal 9


Kekuasaan yang tertinggi dalam urusan organisasi terletak dalam Majelis Syuro (Kongres Nasional). Dengan isi dan jiwa yang sama seperti ditentukan oleh Majelis Syuro maka kekuasaan tertinggi di dalam urusan organisasi :

  1. Tingkat Nasional terletak dalam Majelis Syuro (Kongres Nasional).
  2. Tingkat Wilayah terletak dalam Kongres Wilayah.
  3. Tingkat Cabang terletak dalam Koferensi Cabang.
  4. Tingkat Anak Cabang terletak dalam Musyawarah Anak Cabang. 
  5. Tingkat Ranting terletak dalam Rapat Anggota.

PERATURAN RUMAH TANGGA PMI (bag. IV)

Written By Syarikat Islam Indonesia (SMD) on Sabtu, 02 Februari 2013 | 19.24


Pasal 45

Koordinator Wilayah

  1. Untuk beberapa Wilayah tertentu dibentuk Koordinator Wilayah.
  2. Tempat kedudukan Koordinator Wilayah, ditetapkan oleh Pimpinan Besar atas usul-usul wilayah yang bersangkutan.
  3. Ketua dan Sekretaris.
Pasal 46

Tugas Kewajiban Koordinator Wilayah

  1. Melaksanakan Instruksi Pimpinan Besar tentang berbagai masalah organisasi.
  2. Mewakili PB dalam menyelesaikan persoalan ekstern Pemuda Muslim di lingkungan koordinasinya atas mandat PB dengan tidak meninggalkan keharusan berkonsultasi dengan Pimpinan Wilayah yang  bersangkutan.
  3. Memberikan  bimbingan, membina, mengkoordinir  dan  mengawasi  kegiatan   wilayah-wilayahnya.
  4. Membentuk wilayah persiapan.
  5. Menyampaikan laporan kepada PB dan dapat diangkat kembali.
Pasal 47

Masa jabatan Koordinator Wilayah ialah disesuaikan  dengan  masa  jabatan  PB dan dapat diangkat kembali.
Pasal 48

Koordinator Cabang

  1. Untuk beberapa Cabang tertentu dapat dibentuk Koordinator Cabang,   mengkoordinir cabang-cabang didaerah eks Karesidenan.
  2. Tempat kedudukan Koordinator Cabang dibekas Ibukota Karesidenan.
  3. Ketua Koordinator Cabang diangkat dan diberhentikan oleh Pimpinan Wilayah.
  4. Formasi kepengurusan Koordinator Cabang sekurang-kurangnya terdiri dari   seorang Ketua dan seorang Sekretaris.
Pasal 49

Tugas Kewajiban Koordinator Cabang

  1. Melaksanakan Instruksi PW tentang berbagai masalah organisasi.
  2. Mewakili PW dalam menyelesaikan persoalan ekstern Pemuda Muslim di lingkungan koordinasinya dan menyelesaikan persoalan-persoalan intern atas mandat PW dengan tidak meninggalkan keharusan berkonsultasi dengan Cabang-cabang yang bersangkutan.
  3. Memberikan bimbingan, membina, mengkoordinir dan mengawasi kegiatan Cabang-cabangnya.
  4. Membentuk cabang persiapan.
  5. Minta laporan pada cabang-cabangnya.
  6. Menyampaikan laporan kepada Pimpinan Wilayah baik diminta ataupun tidak
Pasal 50

Masa  jabatan  Pengurus  Koordinator  Cabang disesuaikan dengan masa jabatan Pengurus Wilayah dan dapat dipilih kembali.
Pasal 51

  1. Jumlah Lembaga disesuiakan dengan kebutuhan organisasi.
  2. Lembaga-lembaga dapat dibentuk dari tingkat PB sampai tingkat Cabang.
  3. Program pelaksanaan Lembaga-lembaga diatur dalam ketentuan-ketentuan   tersendiri.
  4. Pimpinan Lembaga-lembaga terdiri dari : Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris, Wakil Sekretaris, dan beberapa orang anggota.
BAB VII


Pasal 52

Pemuda Muslim membentuk Corps Puteri Muslimin Indonesia untuk menghimpun anggota-anggota Pemuda Muslim Puteri.
  Pasal 53

Corps Puteri Muslimin Indonesia disingkat COPMI.

Pasal 54

COPMI adalah bagian yang otonom dari Pemuda Muslimin Indonesia yang lambang dan benderanya sama dengan Pemuda Muslimin Indonesia.
Pasal 55

COPMI mempunyai Pedoman dasar dan Pedoman Khusus tersendiri yang tidak boleh bertentangan dengan Peraturan Dasar dan Peraturan Rumah Tangga Pemuda Muslim.

Pasal 56

COPMI mempunyai Kartu Anggota tersendiri.

Pasal 57

Ketua Umum COPMI karena jabatannya sebagai salah seorang Ketua dalam Pimpinan Besar Pemuda Muslim, secara ex-officio.
 BAB VIII

Keuangan

Pasal 58

20 % dari jumlah iuran penerimaan Cabang dari anggotanya harus diserahkan kepada PB setiap bulan.

Pasal 59

Sisa penerimaan uang iuran dibagi antara Pimpinan Ranting, Anak Cabang, Cabang dan Wilayah, yang prosentasenya sama 20 %.
Pasal 60

50 % dari uang pangkal diserahkan kepada PB, dan sisanya dari penerimaan Uang pangkal dibagi antara Pimpinan Cabang dan Wilayah dengan prosentase yang sama (25%).

Pasal 61

Setiap anggota Pemuda Muslim yang memperoleh kedudukan karena organisasi di Lembaga Kenegaraan (Legislatif, Eksekutif, Yudikatif dll) diwajibkan menyerahkan infaq sebesar 10 % (sepuluh prosent) dari seluruh jumlah penerimaan kepada tingkat organisasi dimana ia dicalonkan.

Pasal 62

Besarnya uang pangkal dan uang iuran akan ditetapkan oleh Pimpinan Besar.

Pasal 63

Pimpinan Wilayah bertanggungjawab penuh kepada PB dalam hal-hal yang telah ditetapkan dalam pasal 58 dan pasal 60.
BAB XI

Atribut Organisasi Pemuda Muslimin

Pasal 64

Lencana :  Lencana  Pemuda  Muslimin Indonesia  berbentuk  segilima  dengan lambing   didalamnya, warna  dasar  merah, tulisan  Kalimat  Tauhid  putih   dan dikelilingi tulisan Pemuda Muslimin Indonesia.
Pasal 65

Baret :  Baret Pemuda Muslimin Indonesia berbentuk bulat, warna dasar hitam, ditengah  atas  (atap) berwarna merah : ukuran 8 – 19  cm, dari belakang. Antara warna merah dan hitam diberi lis putih.

Pasal 66

Peci :  Peci Pemuda Muslimin berwarna dasar hitam, atas (atap) merah antara sisi warna hitam dan atas merah diberi lis putih.
 Pasal 68

Badge :  Badge berbentuk perisai, warna dasar merah, didalamnya terdapat lambing dengan warna putih, diatas lambang ada tulisan Pemuda Muslim berwarna putih.

Pasal 69
Pakaian Biasa :  Pakaian anggota Pemuda Muslim terdiri dari baju dan celana warna putih. Baju tangan pendek dan dipundaknya pakai tali bahu, kantong baju dua buah tertutup.

Pasal 70

Pakaian Resmi Upacara

Pakaian resmi upacara berwarna putih, dengan potongan baju jas lengan pendek, celana putih, sepatu berwarna hitam.
Pasal 71

Dasi :  Dasi Pemuda Muslim berwarna merah tua dengan lambang ditengah-tengahnya.

BAB XII

Aturan Tambahan 

Pasal 72
Setiap anggota Pemuda Muslim dianggap telah mengetahui isi Peraturan Dasar dan Peraturan Rumah Tangga ini setelah diumumkan.
Pasal 73

Setiap anggota Pemuda Muslimin Indonesia harus mentaati Peraturan Dasar dan Peraturan Rumah Tangga ini, dan barang siapa melanggarnya dikenakan sangsi-sangsi organisasi sebagaimana yang diatur dalam ketentuan-ketentuan terdahulu.
 BAB XIII

Penutupan dan Pengesahan

Pasal 74

Segala sesuatu yang belum diatur dalam Peraturan Rumah Tangga ini, akan diatur dalam Surat Keputusan Pimpinan Besar.
 Pasal 75

Peraturan Rumah Tangga ini disyahkan dalam Majelis Syuro ke-XI ( sebelas ) Pemuda Muslimin Indonesia yang berlangsung tanggal 15 – 16 Agustus 2009 di Jakarta

POSTINGAN TERBARU