Sejarah Syarikat Islam

Pada awal abad ke-20/ di tahun 1900-an,  telah timbul gejala kebangkitan nasional dalam berbagai coraknya. Sarekat Dagang Islam (SDI), yang dirikan H. Samanhoedi dan beberapa karibnya pada 16 Oktober 1905 mengusung semangat yang  melahirkan kebangkitan ekonomi kerakyatan dengan prinsip-prinsip dagang Islam dan memperbaiki pendapat yang keliru dalam pemahaman  Dinul  Islam serta hidup sesuai   dengan syariat  Islam.

Dalam perkembangannya lebih lanjut, SDI berganti     nama menjadi    Sarekat Islam (SI), dengan Akte Notaris pada tanggal 10 September 1912 berkedudukan di kota Solo,  oleh HOS Tjokroaminoto dengan  mengusung asas Islam sebagai dasar perjuangan, kemerdekaan sejati  dan pemerintahan sendiri serta Pan-Islamisme.

Dalam perkembangannya, sudah mulai nampak betul-betul sifat, maksud dan tujuan Syarikat Islam  ialah ketika ditetapkannya  Program-Asas (Beginsel-program) dan Program-Pekerjaannya (Program van Actie) di dalam Kongresnya pada tahun 1917 di Batavia (Djakarta) dan berturut-turut mengalami penyempurnaan/perubahan  pada tahun 1920 dan 1930 di Mataram (Yogyakarta). Maksud pergerakan S.I  adalah “menjalankan Islam dengan seluas-luasnya dan sepenuh-penuhnya, supaya kita mendapat suatu  Dunia Islam yang sejati  menurut kehidupan Muslim yang sesungguh-sungguhnya”.

 Melalui pergerakan SI–lah, perintisan bangunan ideologi bangsa Indonesia  untuk bernegara  disemaikan bibitnya dengan berbagai dinamikanya sepanjang lebih dari 107 tahun  (1905-2012). Bermunculannya  partai-partai di negeri ini dengan mengusung berbagai ideologi bagi bangsa Indonesia   semuanya berinduk pada SI. 

Mula-mula  ideologi  komunisme tumbuh subur dalam tubuh SI bagaikan duri dalam daging hingga dikeluarkan secara organisatoris  pada Kongres Nasional VII SI  pada Oktober 1921 di Surabaya. Mereka akhirnya membentuk PKHT dan menjadi PKI (1924). Selanjutnya, pada tahun 1926 Bung Karno (Soekarno) dikeluarkan dari  PSII, karena berideologi Marhaenisme dan lahirlah PNI.

Dinamika ideologi dan tafsir gerakan  di dalam tubuh SI pun terus bergulir. Dalam perkembangannya, SI pula  yang melahirkan paradigma politik Islam ‘Sikap Hijrah’  (KPK –PSII-nya S.M. Kartosuwiryo)  dan ‘Parlementer’ (PSII-nya Soekiman dan Abikoesno).Demikian halnya, dengan upaya membangun Islam sebagai ideologi dalam tatanan kenegaraan adalah sumbangsih pergerakan PSII dan para tokohnya.

Dalam perkembangan berikutnya, PSII menghadapi titik keudzurannya, namun tidak berarti membubarkan diri sebagaimana bunyi  Anggaran Dasar bahwa: “Sekalian anggota Partai Syarikat Islam Indonesia (PSII) haruslah berkeyakinan dan beri’tiqad, bahwa Partai itu tidak dapat bubar atau dibubarkan. Adapun kalau sekiranya ada udzur  baginya, hendaklah dikembalikan kepada firman Allah  SWT dalam Al Quran surat At Taghabun  ayat 16: “Fattaqullaha mastatha’tum” (Takutlah kamu sekalian kepada Allah dengan sekuat kuatmu).

Dalam masa satu dekade (10 tahun)  pasca Kemerdekaan Proklamasi  17 Agustus 1945, PSII mengalami dan menghadapi  situasi yang teramat krusial, penuh ujian dan  fitnah, serta  tarik  menarik kepentingan ideologi dan politik bernegara. Sedangkan, selama era Orde Lama, PSII masih terus melakukan kiprahnya di pentas politik nasional. Terlebih, pada era Orde Baru pasca  Majelis Tahkim 1972 (Majalaya,Kab. Bandung), para aktivis dan pimpinan  PSII dengan segala daya upayanya tetap memelihara keutuhan kejamaahan dan ideologi Islam.  Sampai    pada   momentum   era   reformasi 1998, PSII kembali mencoba bangkit melalui jalur berpolitik sebagai  peserta Pemilu 1999 ( PSII 1905)

Namun, rupanya zaman  sudah berubah, kehadiran PSII sebagaimana kejayaannya     di masa-masa lalu itu belum dapat digapai lagi. Maka, sejak 2003, PSII    melakukan   ijtihadnya melalui   Majelis Tahkim Luar Biasa mengubah strategi dan pendekatannya  menjadi Syarikat Islam Indonesia (SI Indonesia),  organisasi  kemasyarakatan (ormas)  independen. Suatu kondisi hampir serupa pada  saat pertama kalinya Sarikat Dagang Islam (SDI) didirikan sebagai organisasi kemasyarakatan.